Peneliti
Kajian Budaya dan Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai
program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digulirkan pemerintah
sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sarat muatan
politis. Sehingga pihak yang paling diuntungkan dengan program BLSM ini ialah
partai yang berkuasa.
"Persoalannya, kata dia, berbeda dengan di sejumlah negara lain yang menerapkan bantuan tunai, di Indonesia senantiasa ada ketidakpastian dari keberlanjutan program semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujarnya, Jumat (28/6/2013). .
Kondisi ini lanjut dia akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa program semacam ini nantinya merupakan jasa periode pemerintahan, partai, atau sosok tertentu yang hanya akan bisa berlanjut bila pihak tertentu lanjut memegang jabatan di ranah politik.
“Namun karena sudah menjadi skema yang dijamin keberlangsungannya oleh negara, bantuan tunai pun akibatnya lebih dipersepsikan sebagai kewajiban pemerintah. Ia tak akan lagi dianggap sebagai “jasa” pihak tertentu sebagaimana di Indonesia,” ujarnya kembali.
Lebih lanjut dia menjelaskan jikap pemerintah harus secara serius mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang ada, sehingga mencegah terlalu banyaknya spekulasi tentang sebuah kebijakan, yang pada akhirnya mengaburkan makna dari kebijakan itu sendiri.
Selain itu agar partai politik semakin dewasa dalam berideologi, yang akan tercermin dari sikap terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Pilihan ideologi yang jelas, sudah barang tentu akan membuat sikap partai menjadi tegas dan konsisten dari masa ke masa.
“Para elit hanya fokus menampilkan atraksi politik gratis yang menunggangi dana pemerintah seperti halnya BLSM, seharusnya secara serius memastikan setiap program menyasar sasaran yang tepat dan berkeadilan,” tukasnya.
"Persoalannya, kata dia, berbeda dengan di sejumlah negara lain yang menerapkan bantuan tunai, di Indonesia senantiasa ada ketidakpastian dari keberlanjutan program semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujarnya, Jumat (28/6/2013). .
Kondisi ini lanjut dia akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa program semacam ini nantinya merupakan jasa periode pemerintahan, partai, atau sosok tertentu yang hanya akan bisa berlanjut bila pihak tertentu lanjut memegang jabatan di ranah politik.
“Namun karena sudah menjadi skema yang dijamin keberlangsungannya oleh negara, bantuan tunai pun akibatnya lebih dipersepsikan sebagai kewajiban pemerintah. Ia tak akan lagi dianggap sebagai “jasa” pihak tertentu sebagaimana di Indonesia,” ujarnya kembali.
Lebih lanjut dia menjelaskan jikap pemerintah harus secara serius mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang ada, sehingga mencegah terlalu banyaknya spekulasi tentang sebuah kebijakan, yang pada akhirnya mengaburkan makna dari kebijakan itu sendiri.
Selain itu agar partai politik semakin dewasa dalam berideologi, yang akan tercermin dari sikap terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Pilihan ideologi yang jelas, sudah barang tentu akan membuat sikap partai menjadi tegas dan konsisten dari masa ke masa.
“Para elit hanya fokus menampilkan atraksi politik gratis yang menunggangi dana pemerintah seperti halnya BLSM, seharusnya secara serius memastikan setiap program menyasar sasaran yang tepat dan berkeadilan,” tukasnya.
Referensi : http://news.okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar